Persaingan yang memanas untuk pemilihan perdana menteri Thailand mendorong banyak upaya untuk dilakukan oleh para kandidatnya.
Seperti apa yang dilakukan oleh ketua oposisi partai Pheu Thai, Srettha Thavisin, yang berjanji untuk mendistribusikan 10.000 stablecoin Baht Thailand (setara $300 USD) dalam mata uang kripto kepada setiap warga negara jika partainya membentuk pemerintahan setelah pemilihan umum yang dijadwalkan pada bulan Mei mendatang.
The Bangkok Post mengungkapkan bahwa pengusaha real estat yang sukses menjadi kandidat politik tersebut tengah memperjuangkan gagasan stimulus ekonomi dalam bentuk mata uang digital untuk membantu utang warga negara.
Thavisin percaya bahwa pendekatan pemerintah dengan cara ini akan lebih baik dibandingkan dengan memberi makan infus dengan sedikit uang.
“Negara kami telah terpukul secara ekonomi selama delapan tahun terakhir, dengan pendapatan yang lebih sedikit dan pengeluaran yang lebih banyak untuk rakyat. Pemerintah saat ini telah memberi makan infus dengan sedikit uang. Itu bukan cara yang benar dan tidak merangsang pertumbuhan ekonomi yang baik dan benar,” kata Thavisin dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg.
Beberapa orang memuji langkah tersebut sebagai pendekatan inovatif, sebagian lainnya justru menolak dan mengatakan itu hanya sebagai tipu muslihat pemasaran belaka.
Sebaliknya, Bank of Thailand menyatakan bahwa stablecoin baht Thailand ilegal. Hal ini membuat banyak orang mempertanyakan mata uang digital mana yang dapat digunakan dalam airdrop.
Menurut laporan The Bangkok Post, Thanakorn Wangboonkongchana, seorang menteri di kantor perdana menteri mengatakan bahwa proposal airdrop tersebut memiliki implikasi besar bagi negara secara finansial.
