Thailand, yang sebelumnya dikenal sebagai negara yang mendukung industri kripto, kini sedang mempertimbangkan terkait pajak terhadap pendapatan asing yang diperoleh dari aktivitas trading kripto. Langkah ini diambil oleh pemerintah yang baru saja dilantik, yang tengah mencari sumber pendanaan untuk rencana stimulus ekonomi, termasuk distribusi bantuan melalui program airdrop nasional.
Pada 19 September, sumber media lokal melaporkan bahwa rencana pajak baru yang diajukan oleh Departemen Pendapatan Thailand akan berfokus pada individu warga Thailand dan warga negara asing yang tinggal di negara itu selama periode lebih dari 180 hari dalam setahun.
Dengan peraturan baru ini, individu yang menerima pendapatan dari luar negeri melalui pekerjaan atau aset akan dikenai pajak penghasilan pribadi. Kebijakan ini nampaknya mengarah pada kelompok-kelompok tertentu, seperti penduduk yang terlibat dalam perdagangan saham di pasar asing melalui pialang asing dan para trader mata uang kripto.
“Prinsip perpajakan adalah Anda harus membayar pajak atas penghasilan yang Anda peroleh dari luar negeri, tidak peduli bagaimana Anda memperolehnya dan tanpa memandang tahun pajak di mana uang tersebut diperoleh,” kata seorang pejabat Kementerian Keuangan.
Kebijakan pajak baru ini dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Januari 2024, dengan persyaratan bagi penduduk dan individu yang menerima penghasilan dari luar negeri untuk melaporkan pendapatan mereka pada tahun 2025.
Dengan Bitkub sebagai bursa kripto terbesar di Thailand yang hanya menawarkan 94 pasangan perdagangan dan volume perdagangan harian sekitar $20,4 juta, banyak trader kripto di Thailand mungkin memilih menggunakan platform asing. Namun, masih perlu dilihat bagaimana Departemen Pendapatan merencanakan untuk mengenakan pajak terhadap pendapatan dari perdagangan kripto di luar negeri.
Airdrop Nasional Untuk Warga Thailand
Pengenalan kebijakan pajak baru ini terjadi setelah Srettha Thavisin terpilih sebagai Perdana Menteri Thailand. Pusat dari kampanye politisi yang mendukung kripto ini adalah komitmen untuk memberikan bantuan ekonomi, termasuk melalui airdrop nasional.
Menurut laporan, 10.000 baht (sekitar $300) akan dibagikan kepada setiap warga negara Thailand melalui airdrop. Bantuan ekonomi ini akan disalurkan dalam bentuk token nasional yang nantinya bisa ditukar menjadi uang tunai melalui bank yang telah ditentukan.
Program airdrop ini diperkirakan akan menghabiskan dana sekitar 560 miliar baht (setara dengan $15,7 miliar). Sejumlah komentator telah mengemukakan pandangan bahwa kebijakan pajak baru yang diusulkan oleh Departemen Pendapatan dapat menjadi sumber pendanaan untuk rencana stimulus nasional yang tengah disiapkan.
Meskipun demikian, peraturan pajak baru ini telah menuai kritik yang tajam, dengan banyak laporan yang menyatakan bahwa kebijakan ini berpotensi memperdalam kesenjangan pendapatan yang sudah ada di Thailand.
