Komisi Subkomite Pemerintahan Umum Virginia mengusulkan alokasi dana tahunan sekitar $17.192 atau 268 juta rupiah untuk mendukung operasional Komisi Blockchain dan Cryptocurrency negara bagian tersebut. Rincian usulan ini terungkap dalam laporan yang dirilis pada hari Minggu. Dana yang diajukan oleh negara bagian AS ini diharapkan akan digunakan baik pada tahun 2025 maupun 2026. Meskipun jumlahnya sedikit lebih rendah dibandingkan dengan alokasi untuk Komisi Artificial Intelligence (AI), yang menerima $22.048 per tahun selama periode yang sama, namun lebih tinggi daripada yang diterima Dewan Penasihat Konsultatif Autisme Virginia, yang hanya mendapat $12.090 per tahun selama dua tahun.
Virginia baru-baru ini membentuk Komisi Blockchain dan Cryptocurrency di dalam cabang legislatif departemen negara bagian, seperti yang dilaporkan dalam sesi 2024. Komisi ini akan terdiri dari 15 anggota yang bertugas untuk menyelidiki dan memberikan rekomendasi terkait teknologi blockchain yang digunakan dalam cryptocurrency dan aset disekitarnya.
Dalam laporan tersebut, dana yang diusulkan akan mencakup biaya pertemuan, termasuk perjalanan, bagi anggota komisi. Usulan tersebut berasal dari Sub Komite Pemerintahan Umum Virginia di Komite Keuangan dan Persetujuan Senat, yang juga menyoroti dukungan lebih dari $17.000 untuk mendanai komisi yang fokus pada teknologi blockchain dan cryptocurrency.
Komisi ini, yang baru diperkenalkan bulan lalu melalui Undang-Undang Senat Virginia (SB) 439, bertujuan untuk mengkaji dan merumuskan saran terkait teknologi blockchain dan cryptocurrency. Fokusnya termasuk mendorong perkembangan teknologi blockchain dan industri cryptocurrency di Commonwealth. Meskipun Virginia belum mencapai status beberapa negara bagian AS yang sangat “ramah kripto” seperti Colorado atau Wyoming, tetapi dengan mantap, negara bagian ini terus berusaha memperkuat dukungan terhadap ekosistem cryptocurrency di dalamnya.
Bulan lalu, Senator Demokrat Saddam Azlan Salim memperkenalkan usulan undang-undang yang bertujuan untuk melindungi hak pertambangan aset digital. Jika RUU Senat No. 339 ini disahkan, maka bisnis dan individu yang terlibat dalam kegiatan pertambangan digital akan dibebaskan dari keharusan mendapatkan lisensi pengirim uang, dan zona industri tidak akan dapat melarang kegiatan pertambangan aset kripto. RUU ini juga menegaskan bahwa perusahaan yang menawarkan layanan mining atau staking tidak dapat diklasifikasikan sebagai “investasi keuangan.”
Pada tahun 2022, Senat negara bagian dengan bulat menyetujui permintaan amandemen RUU yang bertujuan untuk mengizinkan bank-bank tradisional yang beroperasi di Commonwealth of Virginia untuk menawarkan layanan kustodi mata uang digital. Menurut RUU tersebut, bank Virginia yang memenuhi syarat “dapat menyediakan layanan kustodi mata uang virtual kepada pelanggan, asalkan bank memiliki protokol yang memadai untuk mengelola risiko dengan efektif dan mematuhi hukum yang berlaku.” Terdapat tiga persyaratan khusus yang harus dipatuhi oleh bank; menerapkan sistem manajemen risiko, memiliki cakupan asuransi yang memadai untuk klien, dan membuat program pengawasan untuk mengatasi potensi risiko yang terkait dengan kripto dan mata uang digital lainnya.
Sementara itu, negara bagian juga mengajukan proposal dana tahunan sebesar $22.048 untuk mendukung Komisi AI karena Virginia sedang berusaha untuk memajukan diri dalam sektor tersebut.
