Partai politik di Korea Selatan berencana menangguhkan penerapan pajak atas keuntungan investasi kripto selama dua tahun. Keputusan ini sepertinya merupakan bagian dari strategi mereka menjelang pemilihan umum pada bulan April 2024.
Kebijakan ini seharusnya diterapkan awalnya pada tahun 2023, tetapi diundur hingga Januari 2025. Sekarang, Partai Kekuatan Rakyat (People Power Party) berencana memperpanjang penundaan ini hingga tahun 2027.
Partai tersebut menyoroti risiko penerapan pajak tanpa dasar pajak yang kokoh. Mereka mengungkapkan bahwa saat ini belum ada kerangka regulasi setara dengan bursa saham, dan terdapat kasus di mana perlu diserahkan bukti pendapatan kepada perusahaan aset digital.
Keputusan untuk menunda ini sesuai dengan janji kampanye partai untuk tahun 2030. Mereka meyakini bahwa periode dua tahun ini akan memberikan peluang untuk membuat perubahan yang diperlukan dan menetapkan sistem regulasi yang kokoh.
Regulasi baru terkait kripto di Korea Selatan akan mencakup penyedia layanan kustodial kripto dan pedoman untuk ICO. Langkah-langkah regulasi ini bertujuan memperkuat kerangka regulasi kripto di Korea Selatan, yang dijadwalkan akan berlaku mulai Juli 2024.
Beberapa waktu lalu, seorang perwakilan dari Kementerian Ekonomi dan Keuangan Korea Selatan menyuarakan kemungkinan pembahasan di badan legislatif Korea Selatan terkait penghapusan pajak penghasilan atas aset kripto. Namun, Partai Kekuatan Rakyat tidak sepenuhnya mendukung penghapusan pajak kripto. Sebaliknya, mereka mengusulkan agar ambang batas pajak kripto diselaraskan dengan saham, menciptakan kerangka pajak yang lebih adil.
Saat ini, pajak sebesar 22% dikenakan pada keuntungan kripto yang melebihi 2,5 juta won Korea (sekitar Rp29 juta), sementara keuntungan saham baru dikenakan pajak setelah melebihi 50 juta won Korea (sekitar Rp585 juta). Ini menunjukkan ketimpangan yang besar dalam ambang batas pajak antara kripto dan saham dari segi jumlah.
